Kadisdikbud Rohil Angkat Bicara Soal Kasus TPP PPPK

MATAROHIL, ROKAN HILIR – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), M. Nurhidayat, memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai isu miring yang menerpa instansinya, termasuk rumor mengenai penandatanganan cek kosong.

M. Nurhidayat menegaskan bahwa isu tersebut sama sekali tidak benar. Ia memastikan sejak mulai akhir Juli 2025 saya bertugas didisdikbud Rohil seluruh proses administrasi keuangan di Disdikbud Rohil berjalan secara ketat, prosedural, dan transparan.

"Saya tegaskan, tidak ada itu menandatangani cek kosong. Semua terverifikasi dengan baik. 

Terkait kasus mandeknya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PPPK yang kini telah menetapkan dua orang tersangka, M. Nurhidayat mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir.

Ia menjelaskan bahwa pihak dinas sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya sejak awal. Melakukan pertemuan internal, dengan perwakilan guru dan PGRI, koordinasi dengan OPD terkait, serta meminta saran dan pendapat dari Pimpinan dengan tujuannya agar hak para guru PPPK segera dibayarkan sebelum bergulir menjadi masalah hukum. Namun, saran-saran tersebut tidak dilaksanakan kala itu.

"Sekarang kasusnya sudah ditangani aparat penegak hukum. Mari kita percayakan penuh prosesnya kepada Kejari Rohil. Penyidik tentu bekerja profesional dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menelusuri seluruh fakta. Kita tinggal menunggu prosesnya," jelasnya.

M. Nurhidayat melanjutkan bahwa masifnya Pemberitaan negatif tentang Disdikbud Rohil belakangan ini. Akibat rentetan pemeriksaan yang bergulir di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten dan Propinsi Riau, memicu ketakutan di kalangan pegawai. Sehingga sampai hari ini belum ada kegiatan yang berjalan sebagaimana mestinya baru sebatas pengurusan gaji dan tunjangan rutin. Rata-rata pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahkan berniat mengundurkan diri karena trauma dan takut berkaca dari masalah yang ada," ungkapnya.

Kondisi multidimensi ini diakui berdampak buruk pada capaian daerah. Berdasarkan data raport pendidikan teranyar, mutu pendidikan Rokan Hilir saat ini berada di posisi paling rendah se-Provinsi Riau.

Terakhir saya mohon maaf terhadap rekan² media terkesan pada kasus ini seperti menghindar, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada maksud menghindar atau menutup diri, melainkan tidak ingin memperkeruh suasana dan menambah kisruh pemberitaan terhadap disdikbud.

Ke depan, Disdikbud Rohil berkomitmen untuk melakukan pembenahan total, baik di tingkat manajemen dinas maupun tata kelola administrasi di sekolah-sekolah.

"Kami menyadari tidak ada yang sempurna, tetapi kami berkomitmen penuh untuk memperbaiki diri. Saya juga meminta bantuan kepada seluruh Korwil dan Kepala Sekolah untuk bersama-sama membenahi administrasi secara tertib agar celah permasalahan seperti ini tidak terulang di masa depan. Mari kita selamatkan pendidikan Rohil dengan menciptakan suasana yang menyejukkan dan kondusif," pungkasnya. (RR)


Post Terkait